Jakarta – Penyelenggaraan keterbukaan informasi oleh Badan Publik adalah perwujudan penyelenggaran good governance yaitu yang transparansi, efektif dan efisien, serta akuntabel. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab aparatur negara kepada masyarakat yang telah memberi amanah penuh dalam menjalankan tugas fungsinya.
PPID BNN bersama seluruh PPID Kementerian dan Lingkungan Akademis turut serta dalam kegiatan Tahapan Presentasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat di Hotel Treva Internasional.
Tim penilai keterbukaan informasi publik terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu:
- Arif Adi Kuswardono, Komisioner Komisi Informasi Pusat
- Romanus Ndau Lendong, Komisioner Komisi Informasi Pusat
- Paulus, Penggiat Keterbukaan Informasi Publik
Para penilai mengapresiasi keterbukaan informasi badan publik yang telah dilakukan, masukan kepada Badan Publik yaitu dengan adanya interaksi dengan masyarakat, kebijakan baru dapat juga tercipta melalui public participation dan citizen engagement
Keterbukaan informasi adalah sebuah keniscayaan, meskipun infrastruktur sudah memadai keterbukaan informasi tidak akan berjalan apabila BNN tidak mengoptimalkan sarana interaksi dengan publik, khususnya dengan pemberian informasi serta merta kepada publik, sehingga masyarakat dapat mengantisipasi keadaan darurat atau bahaya sehingga dapat meminimalisir akibat/dampak buruk yang ditimbulkan.
